Rabu, 18 Mei 2011

Outbound di Malang. Meski sudah melalui proses lobi yang alot, pemerintah dan DPR RI belum juga menemukan kesepakatan soal pembelian sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen.Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menegaskan posisi DPR RI masih belum menyetujui pembelian sisa saham tersebut oleh pemerintah dan menganggap pembelian itu harus minta persetujuan DPR RI."Posisi DPR belum menyetujui pembelian saham 7 persen itu Kami tidak menganggap saham tersebut sudah dibeli.Outbound di Malang. Harus disetujui DPR baru dianggap sah," ujar Harry ketika dihubungi, Rabu (18/5/2011) malam.Persetujuan DPR RI tersebut, lanjut Harry, sangat diperlukan mengingat pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menggunakan uang negara untuk membeli saham tersebut."Pemerintah tidak diperkenankan melakukan pembayaran mnggunakan uang APBN, selama DPR belum menyetujui. PIP uang APBN, dia itu kan BLU yang tidak terpisahkan di kementerian/lembaga dalam hal ini Kementerian Keuangan," tegasnya.Outbound di Malang.

Senin, 02 Mei 2011

Outbound Malang.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mendapat informasi tentang tewasnya pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden. Menanggapi hal itu, SBY memastikan Indonesia juga akan berbuat hal yang sama dalam memerangi terorisme.

"Dari Bapak Presiden, Presiden SBY menyampaikan bahwa Indonesia tentu memiliki semangat yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam memerangi ancaman terorisme. Dan tentu Indonesia berkepentingan untuk membebaskan diri dari ancaman atau serangan terorisme," ujar Juru Bicara Kepresidenan Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha.
Outbound Malang
Hal tersebut disampaikan Julian saat ditemui di kompleks Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/5/2011).

Menurut Julian, SBY selaku kepala negara selalu menginstruksikan agar Indonesia bisa lepas dari ancaman terorisme. Kerjasama dengan dunia internasional pun terus dilakukan untuk mewujudkan hal ini.
Outbound Malang.
"Sejauh ini tentu aparat keamanan senantiasa mengupayakan untuk bisa mengidentifikasi dan kemudian mengantisipasi terhadap apapun bentuk kegiatan yang sifatnya mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat," jelasnya.